HUBUNGAN PGRI DENGAN EI (EDUCATION INTERNATIONAL)

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan sampai lembaga pendidikan di era globalisasi menuntut tim pekerja  yang solid antara pihak sekolah itu sendiri dengan pihak luar, baik instansi atasan maupun masyarakat. Melalui hubungan kerjasama PGRI antar instansi, maka administrasi hubungan merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama di kedua instansi tersebut.

Ketika hubungan PGRI antar instansi  ini dapat berjalan harmonis dan dinamis dengan sifat pedagogis, sosiologis dan produktif, maka diharapkan tercapai tujuan utama yaitu terlaksananya proses pendidikan di kedua wilayah secara produktif, efektif, efisien dan berhasil sehingga menghasilkan out-put yang berkualitas secara inteletual, spritual dan sosial.

B.  Rumusan Masalah

Bagaimana hubungan PGRI dengan Education International?

C.  Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana hubungan PGRI dengan Education International.

D.  Manfaat

Manfaat dari penulisan ini adalah agar pembaca mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai hubungan luar negeri antara organisasi PGRI dengan Education International (EI).

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Hubungan Luar Negeri PGRI dengan Education International (EI)

Menurut etimologi (arti kata), kemitraan adalah perihal hubungan atau jalinan kerja sama sebagai mitra. PGRI sebagai organisasi pejuang pendidik dan pendidik pejuang selalu berusaha menjalin serta mengembangkan kemitraan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, bahkan PGRI sudah menjalin hubungan secara internasional.

Nilai – nilai yang dikembangkan berdasarkan kemitraan diantaranya adalah:

1.    Menumbuhkan semangat rasa persatuan dan kesatuan.

2.    Menumbuhkan rasa kesetiakawanan/solidaritas.

3.    Menerima, membantu dan merasakan penderitaan orang lain.

4.    Meduli terhadap keadaan masyarakat.

Salah satu strategi PGRI untuk mencapai Visi dan Tujuan organisasi adalah melakukan kerjasama dengan masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Massa lain atau sering disebut hubungan kerjasama PGRI secara vertikal, horizontal dan hubungan luar negeri.

Education International (EI) adalah suatu serikat pekerja atau organisasi guru dan personal pendidikan dengan 24.000.000 anggota. Mereka dalah para guru dan pekerja di sektor pendidikan dari tingkat pra-sekolah sampai perguruan tinggi yang berasal dari 304 organisasi di 155 negara.

EI mempunyai hubungan kerja dengan UNESCO, termasuk IBE (international Buereau of Edication atau Biro Pendidikan Internasional) serta memiliki status konsultatif dengan United Nation Economics and Social Council (ECOSOC) ataunDewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa Bangsa. Secara khusus, EI bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan WHO, UNAIDS, ILO, World Bank, dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Hubungan tersebut memberikan kesempatan bagi EI dalam mempromosikan tujuan guru dan pekerja pendidikan di forum internasional dan dalam memberikan masukan dalam diskusi ketika sedang menyusun keputusan tentang kebijakan penting.

Program dan anggaran belanja EI diadopsi setiap tiga tahun oleh Kongres Dunia Education International, yang dihadiri  oleh semua organisasi anggota EI dan para pengamat dari organisasi internasional serta lembaga-lembaga antara negara. Resolusi kebijakan EI diadopsi dan Dewan Pimpinan Pusat dipilih di Kongres Dunia yang terakhir diselenggarakan di Jontien, Thailand, pada bulan Juli 2001.

Sekretariat Markas Besar atau Kantor Pusat EI teretak di Brussel Belgia. Kantor-kantor kawasan terletak di Afrika (Lome, Togo), Asia Pasific (Kuala Lumpur, Malaysia), dan Fiki, Eropa (Brussel, Belgia), Amerika Latin (San Jose, Cose Rica) dan Amerika Utara dan Karibia(santalucia). Setiap 3 tahun sekali di tiap-tiap kawasan diselenggarakan Konvereverensi Regional.

Secara khusus, EI bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan WHO, UNAIDS, ILO, World Bank, dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

EI dibentuk pada tahun 1993 sebagai hasil penggabungan antara The International Federation of Free Teacher Union (IFFTU) dan The World Confederation of Organizations of The Teaching Profession (WCOTP).

Sekertariat pengurus EI bermarkas di Brussels, Belgia, yang dilengkapi dengan lima departemen yaitu: pendidikan, serikat sekerja, hak asasi manusia dan keadilan, pengembangan kerjasama, informasi dan administrasi. Kantor regional EI bermarkas di Afrika (Lome, Togo), Asia (Kuala Lumpur, Malaysia), Pasifik (Fiji), Eropa (Brussels, Belgia), Amerika Latin (San Jose, Costa Rica), Amerika Utara dan Karibia (ST. Lucia). Konferensi regional diadakan setiap tiga tahun oleh negera-negara anggota EI di kawasan yang bersangkutan untuk menyepakati program dan kegiatan.

Pada tahun 1999, EI mengumpulkan konsorsium yang terdiri dari rekan kerja sama berikut: Lärarförbundet (Sweden), Utdanningsförbundet (Norway), Japan Teachers’ Union (Japan), Australian Education Union (Australia) danNational Education Association (USA)untuk bekerja sama dengan PGRI untuk menjadi sebuah organisasi guru independen, demokratis dan efektif.

Agenda ini dimulai di dua propinsi pada tahun 2000, dan dalam tujuh tahun secara bertahap meningkat menjadi 26 dari 33 provinsi. Program ini terutama menargetkan para pemimpin tingkat provinsi dan kabupaten.

Pertemuan diadakan setiap tahun untuk mengevaluasi dan merencanakan setiap tahun berikutnya dengan perwakilan dari organisasi bekerja sama lima.PGRI sekarang memainkan peran aktif dalam gerakan buruh di Indonesia.

Tujuan PGRI mengikuti organisasi ini  adalah:

a)      Memperkuat PGRI sebagai serikat pekerja guru.

b)      Membuat organisasi yang lebih demokratis, independen, transparan dan berkelanjutan.

PGRI mengikutsertakan dirinya dalam organisasi ini tentu memperoleh manfaat:

a)      Membuat kesadaran serikat buruh, good governance, transparansi dan akuntabilitas di semua tingkat organisasi.

b)      Untuk mendapatkan alokasi anggaran 20% oleh pemerintah untuk pendidikan di tingkat nasional dan daerah untuk dapat membahas masalah yang dihadapi oleh pendidikan, guru, anak-anak, dan untuk mencapai pendidikan berkualitas untuk semua

c)      Mempromosikan partisipasi perempuan dan pemimpin muda dalam proses pengambilan keputusan dan semua kegiatan serikat.

d)     Dibuat kolam pelatih terampil di tingkat kabupaten dan propinsi.

e)      Berkaitan dengan keuangan organisasi dan membuat organisasi mandiri secara finansial.

f)       Peningkatan proses komunikasi dalam organisasi antara tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.

EI bertujuan untuk :

a)      Melindungi hak profesional dan industrial dari para guru dan pekerja pendidikan;

b)      Mempromosikan perdamaian, demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan kepada seluruh manusia si semua negara, melalui pembangunan pendidikan umum berkualitas bagi semua.

c)      Memerangi semua bentuk rasialisme dan diskriminasi dalam pendidikan dan masyarakat.

d)     Memberikan perhatian khusus bagi pembangunan peran kepengurusan dan keterwakilan wanita di masyarakat, dalam profesi mengajar, dan dalam organisasi guru dan pekerja pendidikan.

e)      Memastikan hak-hak kelompok kelompok yang terlemah seperti masyarakat pribumi, etnik minoritas, migran dan anak-anak. EI bertujuan dan bekerja untuk menghapuskan pekerja anak yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia.

Dalam organisasi ini, setidaknya 1.440 pemimpin dan anggota aktif dari 28 provinsi akan memilikikesadaran dan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab sebagai agen perubahan baik sebagai guru dan anggota serikat serta keterampilan untuk bernegosiasi dengan masing-masing kabupaten, provinsi dan pemerintah nasional untuk meningkatkan anggaran pendidikan.

Keikutsertaan PGRI dalam organisasi ini dapat dibuktikan dengan lima tahun sekali Kongres PGRI berhasil dilakukan, diantaranya  di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, ditangani oleh Presiden Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal Pendidikan Internasional. Pidato Fred Van Leeuwen sangat menyentuh penonton termasuk presiden negara itu. Hal itu membuat presiden mengubah pidatonya di tempat, dengan menambahkan instruksi untuk semua departemen dan semua otoritas pemerintah di semua tingkatan di seluruh Indonesia untuk bekerja sama untuk mencapai kualitas Pendidikan untuk Semua dan meningkatkan kesejahteraan dan status guru. Dia mengucapkan terima kasih EI untuk pekerjaan yang baik dan dukungan dan berjanji bahwa ia akan memenuhi daya tarik para guru.

Kongres PGRI diubah Konstitusi dan Anggaran dengan menyatakan bahwa setidaknya 30% dari para pemimpin haruslah perempuan.

Kongres PGRI diubah Konstitusi dan Oleh-Undang-Undang tentang iuran keanggotaan untuk meningkatkan jumlah iuran oleh tiga kali.

Perubahan konstitusi selalu menjadi topik penting dalam semua EI-PGRI-Konsorsium Seminar Proyek.

Pada 13 Agustus 2008Mahkamah Konstitusi memenangkan kasus PGRI untuk meniadakan hukum Taurat Tahun Republik Indonesia Nomor 16 2008 tentang APBN dan pengeluaran, yang melanggar Konstitusi Indonesia 1945 banding Konstitusi MK kepada pemerintah untuk menyediakan setidaknya 20% dari anggaran (nasional, propinsi, kabupaten) oleh terbaru tahun 2009.

Kemudian pada 15 Agustus 2008Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam menangani laporan resminya dan pernyataan pemerintah pada APBN dan Belanja Merencanakan menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan mengalokasikan dalam APBN dan Rencana Pengeluaran untuk tahun 2009, untuk memenuhi anggaran pendidikan 20% dari rencana anggaran 2009.

Pada tahun 2009 serangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Rapat evaluasi dan perencanaan diadakan di Jakarta, pada bulan Februari. Setelah pertemuan ini, serangkaian 32 3 hari seminar provinsi diselenggarakan dari bulan Juni sampai November di Ambon, Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Timur Nusa Tenggara, Gorontalo, Jakarta, Jambi, Lampung, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat dan Yogyakarta.

Setiap seminar dihadiri oleh 40 peserta dari berbagai kabupaten di provinsi. Diantara topik yang dibahas adalah: Prinsip Dagang Uni; Pendidikan Internasional struktur dan program; Kepemimpinan; Proses Pengambilan Keputusan; Uni Keuangan; PGRI dan Konstitusinya; UU Guru dan Dosen; Negosiasi dan Perundingan Kolektif.

Selain dari seminar, untuk memperkuat kondisi keuangan PGRI, anggota mengumpulkan iuran, untuk 3 mata kuliah khusus tentang Keuangan diadakan di Jakarta pada bulan November dan Desember 2009.

PGRI Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengadakan seminar kerjasama dengan Education International pada tanggal 7 sampai 9 Agustus 2009 dengan tema Pemantapan PGRI sebagai Serikat Pekerja Guru dan Peranannya dalam Pembangunan Pendidikan.

3)      The World Confederation of Organizations of The Teaching Profession (WCOTP)

Pada tahun 1966, PGRI menyatakan dirinya masuk menjadi anggota organisasi dunia pada kongres WCTOTP (World  Confederation of Teaching Profesion) Congressdi Seoul, Korea Selatan. Kemudian pada tahun 1979, PGRI menyelenggarakan World WCOTP Congress di Jakarta.

BAB III

PENUTUP

A.    Simpulan

PGRI merupakan sebuah organisasi yang berusaha mengembangkan serta memperjuangkan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan. Salah satu caranya adalah dengan menjalin hubungan kerja sama dengan luar negeri seperti Education International. Tujuannya antara lain adalah untuk mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

Education International bertujuan untuk melindungi hak para guru serta pekerja pendidikan. Education International memiliki hubungan kerja sama dengan UNESCO, hubungan tersebut memberikan kesempatan bagi EI dalam mempromosikan tujuan para pekerja pendidikan.

Sumber :

https://yuniaminhoos.wordpress.com/2013/12/27/hubungan-pgri-dengan-luar-negeri/

http://nuegraha.blogspot.com/2012/07/hubungan-pgri-dengan-luar-negeri.html

MAKALAH

PERIODE PERKEMBANGAN PGRI SEJAK MASA KOLONIAL

SAMPAI DENGAN SEKARANG

Dosen              : Zainal Abidin, M.Pd.

Nama               : Eris Hidayanti

NPM               : 201414501397

Kelas               : R8K

Universitas  Indraprasta PGRI

Jl. Raya Tengah No.80 Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760

Telp. (021)87797409, 87781300

kampus@unindra.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Persatuan Guru Republik Indonesia (disingkat PGRI) adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai guru. Organisasi ini didirikan dengan semangat perjuangan para guru pribumi pada zaman Belanda, pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB).

Pada tahun 1932 nama PGHB diganti dengan PGI (Persatuan Guru Indonesia). Pergantian nam “Hindia Belanda” dengan “indonesia”Dalam nama organisasi ini mengejutkan Belanda,karena nama Indonesia termasuk yang paling tidak desenangi oleh penjajah Belanda karena mencerminkan tumbuhnya semangat Nasionalisme.
Perang dunia 2 pecah pada tahun 1939. Setahun kemudian, negri Belanda diduduki tentara Jepang. Pada tahun 1941 semua guru laki-laki Belanda ditugaskan menjadi milisi, untuk mengatasi kekurangan guru di Indonesia. Pada zaman kedudukan Jepang keadaan berubah segala organisasi dilarang, sekolah ditutup. Segala kegiatan pendidikan dan politik membeku. Barulah menjelang Jepang takluk kepada tentara sekutu, sekolah dibuka kembali.

Proklamasi 17 Agustus 1945 mempunyai efek sangat besar terhadap seluruh pejuang kemerdekaan.pendiri Republik ini dan juga para guru pada kurun waktu pasca tahun 1945.

Semangat proklamasi itulah yang menjiwai penyelenggaraan Kongres Pendidikan Bangsa pada tanggal 24-25 November 1945 bertempat di Sekolah Guru Putri (SGP) Surakarta, Jawa Tengah. Dari kongres itu lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang merupakan wahana persatuan dan kesatuan segenap guru diseluruh Indonesia. Pendiri PGRI adalah Rh. Koesnan, Amin Singgih, Ali Marsaban, Djajeng Soegianto, Soemidi Adisasmito, Abdullah Noerbambang, dan Soetono. Mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tujuan:
a. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.
b. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengaajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan.
c. Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.
PGRI lahir sebagai “anak sulung” dari proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 yang memiliki sifat dan semangat yang sama dengan “ ibu Kandungnya”,yaitu semangat persatuan dan kesatuan ,pengorbanan dan kepahlawanan untuk tentang penjajah. PGRI merupakan organisasi pelopor dan pejuang karena itu para pendiri PGRI mengangkat semangat persatuan dan kesatuan, tujuannya yaitu fungsi anggota PGRI sebagai pendidik bangsa bermaksud mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dari segi pendidikan.

  

BAB II

PEMBAHASAN

A.    PERIODE PERKEMBANGAN PGRI SEJAK MASA KOLONIAL HINGGA SEKARANG

1.      PGRI pada Masa Perang Kemerdekaan (1945-1949)

PGRI adalah “Kedaulatan Rakyat”dengan tujuan seperti disebutkan terdahulu. Dilihat dari tujuannya, sangat jelas bahwa cita – cita PGRI sejalan dengan cita – cita bangsa Indonesia secara keseluruhan. Para guru diIndonesia menginginkan kebebasan dan kemerdekaan, memacu kecerdasan bangsa dan membela serta memperjangkan kesejahtraan anggotanya.

Agar perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Bangsa Belanda lebih terorganisasi pemerintah pusat pada tanggal 5 Oktober 1945 TKR untuk melindungi keamanan Rakyat dari provokasi dan Agresi Belanda konferensinya tgl. 12 November 1945 Panglima Besarnya Kolonel Soedirman dengan Pangkat Jendral.

a).  Kongkres II PGRI di Surakarta 21-23 November 1946

Melalui kongres ini PGRI mengajukan tuntutan kepada pemerintah:
1. Sistem pendidikan selekasnya didasarkan pada kepentingan nasional.
2. Gaji guru supaya tidak dihentikan.
3. Diadakan undang-undang pokok pendidikan dan undang-undang pokok pemburuhan.

b).  Kongkres III PGRI di Madiun 27-29 Februari 1948

Kongkres yang diadakan dalam keadaan darurat ini memutuskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi, ditempuh jalan dengan memekarkan cabang-cabang yang tadinya keresidenan memiliki satu cabang menjadi cabang lebih kecil tetapi dengan jumlah sedikitnya 100 orang diharapkan yang lebih kecil itu dapat lebih aktif.

Cita-cita besar PGRI tercapai baik dibidang pendidikan maupun dibidang pemburuhan. Nama PGRI tidak asing lagi, termasuk diluar negeri. Dibuktikan adanya undangan dari NEA, juga undangan dari WCOTP untuk menghadiri kongkres II yang diadakan oada bulan Juli 1984 di London.

2.  PGRI pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

a).  Kongkres IV PGRI di Yogyakarta 26-28 Februari 1950

Presiden RI memuji PGRI yang menurut pendapatnya tidakbisa lain dari pada pencerminan semangat juang para guru sebagai pendidik rakyat dan bangsa. Oleh karena itu, Presiden RI menganjurkan untuk mempertahankannama,bentuk,maksud,tujuan,dan cita – cita PGRI sesuai dengan kehendak dan tekad para pendirinya.

Kongkres IV PGRI dihadiri beberapa utusan dari luar-luar “daerah Renville”, yaitu: Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, bahkan dari Sumatra, yaitu: Sigli, Bukit tinggi, dan Lampung. Pengurus pusat SGI di Bandung datang pada kongkres IV di Yogyakarta untuk secara resmi menggabungkan diri kedalam PGRI dengan menyerahkan 38 cabang. Delegasi SGI terdiri atas, Jaman Soejanaprawira, Djoesar Kartasubrata, M.Husein, Wirasoepena, Omo Adimiharja, Sukarna Prawira, dan Anwar Sanusi. RIS diakui oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

Kembalinya kongkres IV PB PGRI berada di Jakarta segera berkantor diruangan SMA Negeri 1 Jakarta di Jln. Budi Utomo. Pada akhir February 1950 sebanyak 30 cabang SGI diseluruh Negara menyatakan memisahkan diri dari SGI kemudian masuk PGRI. Yaman Soejanaprawira (KPI Jawatan PP dan K), M.Husein dkk berjasa sekali. Pada tahun 1950 pemerintah RI mengeluarkan PP No. 16/1950, sangat menguntungkan para guru, namun pelaksanaan penyesuaian gaji ternyata disana-sini berjalan serat. Kegembiraan menyambut keluarnya PP 16/1950 segera berbalik menjadi kekesalan dan keresahan, terutama dikalangan guru di Jawa Barat. Guru-guru diJawa Barat mengancam untuk mengadakan pemogokan, menurut rencana dimulai pada 12 Juni 1950 pukul 10.00 pagi. Usaha ini berhasil, akhirnya disetujui pemerintah. Hal ini mengokohkan wibawa PGRI dibuktikan dengan lancarnya PP No. 32/1950 tentang penghargaan kepada pelajar pejuang.

b).  Kongres V PGRI di Bandung 19-24 Desember 1950

Acara pun lebih bervariasi karena dalam kongres ini bicarakan suatu masalah yang prinsipil dan faundamental bagi kehidupan dan perkembangan PGRI selanhutnya, yaitu asas organisasi ini : apakah akan memilih sosialisme keadilan sosial atau pancasila akhirnya pancasila menjadi asas organisasi
Kongres V merupakan “Kongres Persatuan”. Kongres dihadiri oleh perwakilan luar negeri yang ada diJakarta. Rapat diadakan dipusat kebudayaan Jln. Naripan, kongres ini membicarakan suatu masalah yang prinsipil dan fundamental bagi kehidupan dan perkembangan PGRI yaitu asas organisasi akankah memilih sosialisme keadilan sosial ataukah pancasila. Akhirnya, pancasila diterima sebagai asas organisasi. Sejak kongres V mulai nyata daerah dibentuk beserta susunan pengurusnya konferda mulai dilaksanakan. Mulanya konferda dilaksanakan di Cirebon, Solo, Jember pada Maret 1951, selanjutnya konferda meluas ke pulau lainnya, tanggal 27 Februari 1952 di Makassar dan 20 maret 1952 di Banjarmasin. Hasil nyata dari konsolidasi ialah masuknya 47 cabang di Sulawesi dan Kalimantan kedalam barisan PGRI.

c).  Kongres VI PGRI di Malang 24-30 November 1952

Kongres menyepakati beberapa keputusan panting. Dalam bidang organisasi, menetapakan asas PGRI ialah keadilan social dan dasarnya ialah demokrasi, PGRI tetap dalam GSBI. Dalam bidang pemburuhan memperjuangkan kendaraan bagi pemilik sekolah, intruktur penjas, dan pendidikan masyarakat. Dalam bidang pendidikan:

1)              System pengajaran diselaraskan dengan kebutuhan Negara pada masa pembangunan.

2)      KPKPKB dihapuskan pada akhir tahun pelajaran.

3) KPKB ditiadakan diubah menjadi SR 6 th.

4) Kursus B-I/B-II untuk pengadaan guru SLTP dan SLTA diatur sebaik-baiknya.

5) Diadakan Hari Pendidikan Nasional.

d).   Kongres VII PGRI di Semarang 24 November s/d 1 Desember 1954

Kongres ini dihadiri 639 orang utusan. Pelaksanan rapat bertempat di aula SMA B Candi Semarang. Untuk pertama kalinya kongres PGRI dihadiri oleh tamu-tamu dari luar negeri Maria Marchant wakil FISE di Paris, Marcelino Bautista dari PPTA (Filipina) wakil WOTOP, Fan Ming, Chang Chao, dan Shen Pei Yung dari SBP RRC, dan Jung Singh dari organisasi guru Malaysia. Dibicarakan pula masalah pendidikan agama.

Hasil kongres ini antara lain:

Bidang Umum : Pernyataan mengenai Irian Barat, pernyataan mengenai korupsi, resolusi mengenai desentralisasi sekolah, resolusi mengenai pemakaian keuangan oleh kementrian PP dan K, dan resolusi mengenai penyempurnaan cara kerja kementrian PP dan K.

Bidang Pendidikan : Resolusi mengenai anggaran belanja PP dan K yang harus mencapai 25% dari seluruh anggaran belanja Negara, resolusi mengenai UU sekolah rakyat dan UU kewajiban belanja, resolusimengenai film, gambar, tektur, serta radio dan pembentukan dewan bahasa nasional.

Bidang Pemburuhan : UU pokok kepegawaian, peleksanan peraturan gaji, pegawai baru, tunjangan khusus bagi pegawai yang tugas di daerah yang tidak aman, ongkos perjalanan cuti besar, Guru SR dinyatakan sebagai pegawai negri tetap, dan penyelesaian kepegawaian.

Bidang Organisasi : Pernyataan PGRI untuk keluar dari GBSI dan menyatakan diri sebagai organisasi “Non-Vaksentral”.

d).   Kongres VIII PGRI di Bandung 1956

Kongres dihadiri hampir seluruh cabang PGRI di Indonesia. Suasana kongres mulanya meriah,tetapi waktu diadakan pemilihan ketua umum keadaan menjadi tegang. Pihak Soebandri menambah kartu palsu. Sehingga pemilihan terpaksa dibatalkan. Otak pemalsuan Hermanu Adi seorang tokoh PKI Jatim, yang menjabat ketua II PGRI. Walaupun M.E Subiadinata dihalangi secara curang akhirnya ia terpilih menjadi ketua Umum mengantikan Sudjono. Ketua II PGRI digantikan M.Husein.

Jumlah anggota PGRI meningkat setelah diadakan konsolidasi dengan cara:
1) Kunjungan kecabang-cabang

2) Korespondensi PB PGRI dengan cabang lebih diintensifikasi

3) Tindakan-tindakan disiplin dilakukan kepada cabang yang tidak disiplin diberikan peringatan seperlunya

4) Dilakukan pembekuan terhadap pengurus cabang PGRI Palembang karena tindakan indisipliner terhadap komisariat daerah

Keterlibatan PGRI dalam symposium BMN Denpasar Bali (Juli 1957) mendapat penghargaan dan perhatian masyarakat.

Pokok-pokok bahasan:

a)      Pendidikan sebagai pewaris nilai budaya

b)      Perlu adanya Indonesianisasi

c)      Aspek kebudayaan agar dilegalisasikan dalam UUD

Masalah cukup serius mendapatkan perhatian diantaranya tentang:
1) Dimasukannya pencak silat dalam pendidikan jasmani
2) Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah dalam dunia pendidikan dan masyarakat
3) Uang alat/perlengkapan sekolah dan pakaian belajar

3.       PGRI pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada kongres IX di Surabaya bulan oktober /November 1959,soebandri dkk.Melancarkan politik adudomba diantara para kongres, terutama pada waktu pemilihan Ketua Umum.Usaha tersebut tidak berhasil, ME.Sugiadinata terpilih lagi sebagai Ketua Umum BP PGRI.

a). Lahirnya PGRI Non-Yaksentral/PKI

Periode tahun 1962-1965 merupakan episode yang sangat pahit bagi PGRI. Dalam masa ini terjadi perpecahan dalam tubuh PGRI yang lebih hebat dibandingkan dengan pada periode sebelumnya. Penyebab perpecahan itu bukan demi kepentingan guruatau peropesi guru,melainkan karena ambisi politik dari luar dengan dalih”machsovorming en machsaanwending”(pembentukan kekuatan dan panggunaan kekuatan).

Ternyata goldfried termasuk salah seorang penandatanganan “surat selebaran fitnah”,sehingga timbul protes dari siding pleno, sehingga Goldfied akhirnya dikeluarkan dari panitia.

b). Pemecatan Massal Pejabat Departemen P&K (1964)

Pidato inangrasi Dr.Busono wiwoho pada rapat pertama Majelis Pendidikan Nasional (Mapenas)dalam kependudukannya sebagai salah seorang wakil ketua, menyarankan agar PancawarDhana diisi dengan moral “panca cinta”.sistem pendidikan pancawardhana dilandasi dengan prinsip-prinsip:
1) Perkembangan cinta bangsa dan cinta tanah air,moral nasional / internasional/ke agamaan ,

2) Perkembangan kecerdasan,

3) Perkembangan emosional – artistrik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin

4) Perkembangan keprigelan atau kekerajinan tangan dan,

5) Perkembangan jasmani.

Moral panca cinta meliputi:

a.       Cinta nusa dan bangsa

b.      Cinta ilmu pengetahuan

c.       Cinta kerja dan rakyat yang bekerja

d.      Cinta perdmaian dn persahabatan antar bangsa-bangsa

e.       Cinta orang tua

Isi pidato tersebut menimbulkan pertentangan dan kegelisahan dikalangan pendidik. Dilinkungan Departemen PP & K, polemic itu makin meruncing ketika dalam Rapat Dinas tanggal 23 Juli 1964 Mentri PP & K, Prof. Dr. Prijono (1957-1966) memancing kembali suasana polemic tersebut. Akibatnya, Pembantu mentri, Tartib Prawirodiharjo, meninggalkan rapat karena dituduh mengkhianati Mentrinya.
Karena heboh mengenai pemecatan 27 orang pejabat berkenaan dengan isi Moral Pendidikan Pancawardhana, akhirnya Presiden membantuk sendiri panitia dengan nama “Panitia Negara Penyempurnaan Sistem Pendidikan Pancawardhana”. Panitia ini diberi tugas untuk menyampaikan pertimbangan tentang “Pemecatan Massal”, ke-27 orang tersebut dinyatakan tidak bersalah.

c). PGRI Pasca-Peristiwa G30 S/PKI

Periode th. 1966-1972merupakan masa perjuangan untuk turut menegakka Orde Baru, penataan kembali organisasi, menyesuaikan misi organisasi secara tegas dan tepat dalam pola embangunan nasional yang baru memerlukan pemimpin yang memiliki dedikasi yang tinggi, kemampuan manajerial yang mantap, dan pengalaman yang mendukang. Dipenuhi dengan jalan kaderisasi, pelaksanaan kaderisasi yang dimulai pada th. 1957 di Jakarta dilanjutkan kembali mulai Juli 1973 di Bandung, Yogyakarta, dan Pandaan, Jawa Timur.

PGRI mencoba untuk turut memprakarsai dan menghimpun organisasi-organisasi pegawai negeri dakam bentuk RKS. Selanjutnya PGRI memprakarsai pendirian PSPN dengan ketua Umumnya M.E. Subiadinata. Terakhir, pada th. 1967, PGRI memprakarsai berdirinya MPBI. Sebagai pengembangan dari MPBI lahirlah FBSI.
Disambut gembira oleh para buruh kelahiran FBSI, sementara PGRI tidak mempunyai tempat dalam federasi karena banyak perbedaan yang mendasar:
1) FBSI beranggotakan unsur buruh murni

2) Anggota FBSI harus buruh swasta

3) FBSI berprinsip “trade unionisme”

4) FBSI berada di bawah pembinaan Departemen Tenaga Kerja.

d). Usaha PGRI Melawan PGRI Non-Vaksentral/PKI

PGRI tidak luput dari ancaman tersebut. Pada kongres IX PGRI di Surabaya (oktober 1959),infiltrasi PKI kedalam tubuh PGRI benar” terasa,dan lebih jelas lagi dalam kongres X di Jakarta(November 1962).

Kiranya perinsip “siapa kawan siapa lawan” berlaku pula dalam tubuh PGRI.”kawan”adalah semua golongan pancasilaisanti PKI yang Dalam Pendidikan mengamankan Pancasila,dan “Lawan”adalah PKI yang berusaha memnaksakan pendidikan.”pancacinta”dan “pancatinggi”. Akan tetapi kekuatan pancasilais d.PGRI masih lebih kuat dan mampu bertahan menghadapi tantangan tersebut.
Setelah PKI di wakili oleh guru” ber orentasi ideology komunis tak mampu lagi melakukan taktik” penyusupan terhadap PGRI,mereka mengubah siasat dengan melakukan usaha terang”an untuk memisahkan dari PGRI.
Untuk menyelamatkan pendidikan dari berbagai ancaman dan perpecahan di antara guru,president sukarno turun tangan dengan membentuk majelis pendidikan nasional yang menerbitkan penpres no.19 thn 1965 tentang pokok” pendidikan pancasila akan tetapi pempres tersebut tidak berhasil mempersatukan organisasi ini.

Sungguh perpecahan tersebut merupakan peristiwa yang sangat pahit bagi PGRI.

BAB III

PENUTUP

A.    SIMPULAN

PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan yang berfokus pada bidang keguruan. PGRI sebagai tempat berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang berdasarkan  Pancasila, bersifat independen, dan non politik praktis, secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan,  dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahir batin, dan  kesetiakawanan organisasi baik nasional maupun internasional.

B.     SARAN

PGRI lahir dengan semangat kemerdekaan yang kuat. Semoga hal itu bisa menjadi pondasi yang kukuh dalam mempertahankan semangat proklamasi sehingga dapat memberikan pengajaran yang terbaik.